▴Hakordia▴
- Pengumuman Penjualan Bongkaran Gedung Kantor Kelurahan Cangkrep Kidul
- Pengelola Arsip BPKPAD Purworejo Masuk 6 Besar Lomba Pengelola Arsip Teladan Tingkat Kabupaten Tahun 2026
- RAPAT PEMAPARAN HASIL PENILAIAN TANAH UNTUK PENYERTAAN MODAL GRHA HUSADA MEDIKA
- PEMBUKAAN TABUNGAN PBB 2026 DI DESA TANGKISAN PERMUDAH WAJIB PAJAK
- Literasi Digitalisasi APBD: Pemanfaatan QRIS untuk Pembayaran Retribusi di Pasar Purworejo
- Rapat Evaluasi Pengendalian PKB dan Opsen PKB Triwulan I Tahun 2026 dan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2026
- BPKPAD Purworejo dan KPP Pratama Kebumen Perkuat Koordinasi OP4D
- Rekonsiliasi Pendapatan Daerah bagian bulan April Tahun Anggaran 2026
- APEL PAGI SEKRETARIAT BPKPAD TEKANKAN FOKUS LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAMPINGAN DESA MISKIN
- Optimalkan Penyusunan Anggaran, BPKPAD Purworejo dan BKAD Halmahera Utara Gelar Studi Komparatif
RAKORPUSDA P2DD Tahun 2025: Penguatan Sinergi untuk Percepatan Digitalisasi Daerah

Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Koordinasi Pusat Daerah (RAKORPUSDA) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut amanat Pasal 11 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 402 Tahun 2025 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satgas P2DD, serta bertujuan menyepakati langkah-langkah strategis setelah pelaksanaan Rakornas P2DD 2025.
Dalam forum tersebut, Rakorpusda mengelaborasi berbagai arahan Rakornas P2DD 2025, antara lain:
Peningkatan local tax ratio melalui optimalisasi pendapatan tanpa menambah beban masyarakat, termasuk melalui peningkatan literasi, pemberian insentif, peningkatan kualitas layanan publik, dan perbaikan basis data.
Percepatan realisasi serta peningkatan ketepatan belanja APBD.
Penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Pengarusutamaan kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra strategis dalam implementasi digitalisasi.
Ke depan, sinergi antara Satgas P2DD dan TP2DD akan terus diperkuat untuk mendorong efektivitas kebijakan dalam mempercepat kemandirian ekonomi daerah dan mencapai target pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut meliputi penyediaan dan perluasan kanal digital, peningkatan kualitas layanan sinyal/jaringan, penguatan keamanan dan ketersediaan produk layanan BPD, integrasi sistem pengelolaan keuangan pusat dan daerah, peningkatan local tax ratio, serta optimalisasi peran lembaga keuangan dalam digitalisasi sektor ekonomi masyarakat.
Selain itu, penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah juga menjadi fokus, khususnya terkait keandalan, interoperabilitas, integrasi, dan keamanan sistem. Sinergi pemanfaatan basis data pusat dan daerah terus didorong, termasuk pemutakhiran data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pada agenda tersebut turut diumumkan Championship TP2DD 2025, yang meliputi kategori TP2DD Terbaik, Program Unggulan Terbaik kategori umum dan tematik (Ketersediaan Layanan Sinyal/Jaringan, Peningkatan Layanan PKB, Layanan SIPD, dan Layanan Sistem Pembayaran), BPD terbaik dalam mendukung kebijakan P2DD, serta Rookie of The Year. Para pemenang akan direkomendasikan untuk memperoleh tambahan Insentif Fiskal Tahun 2026
.png)

