BPKPAD Purworejo Gelar Forum OPD dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026

Purworejo — Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Selasa, 10 Februari 2026, bertempat di Ruang Arahiwang Kompleks Setda Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur DPRD, instansi vertikal, perbankan, perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Forum OPD dan FKP dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Kabupaten Purworejo Tahun 2027, sekaligus sebagai sarana partisipasi aktif stakeholder dalam perumusan program serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan mengusung tema “Penguatan Infrastruktur Berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”

Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, S.P., M.M., dalam paparannya menyampaikan arah kebijakan dan rencana kerja BPKPAD yang selaras dengan visi daerah Purworejo Berseri (Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif), khususnya pada misi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Fokus utama BPKPAD diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah. 

Dalam forum tersebut juga dipaparkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, di antaranya tantangan realisasi pajak daerah yang belum sepenuhnya mencapai target, pengembangan aplikasi SIPD-RI dalam penatausahaan dan pelaporan APBD, serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah. Sebagai langkah perbaikan, BPKPAD mendorong penagihan pajak secara intensif, pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan pembayaran pajak, peningkatan kapasitas SDM, serta kajian komprehensif pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan. 

Melalui Forum Konsultasi Publik, BPKPAD membuka ruang dialog dua arah dengan masyarakat dan pengguna layanan. Forum ini merupakan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik, yang bertujuan menghimpun masukan, evaluasi, dan saran terhadap rancangan, penerapan, serta dampak kebijakan layanan. Dengan demikian, kebijakan dan layanan yang dihasilkan diharapkan semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

BPKPAD juga memperkenalkan berbagai inovasi layanan, khususnya di bidang pajak daerah, antara lain layanan online PBB-P2 berbasis website (SIPPOL), pembayaran pajak melalui QRIS, penggunaan tapping box untuk perekaman transaksi usaha, serta rencana inovasi AI risk scoring untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan wajib pajak sejak dini.

Melalui Forum OPD dan FKP ini, BPKPAD Kabupaten Purworejo berharap terwujud sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun program kerja yang tepat sasaran, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.