▴Hakordia▴
- ASN Peduli Guyub Rukun Salurkan Beras untuk Warga Purworejo
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Sosialisasikan Pembayaran PBB Menggunakan QRIS kepada Seluruh Karyawan
- BPKPAD dan DPPPAPMD Gelar “Taksiku” di Kecamatan Kemiri untuk Percepatan Pencairan Dana Transfer Desa
- Sinergi Pelayanan Publik, Pemkab Purworejo Resmi Hibahkan Tanah untuk Kantor Imigrasi
- BPKPAD Purworejo Hadiri Rakor TP2DD Jawa Tengah, Digitalisasi Transaksi Daerah Terus Diperkuat
- Apel Pagi BPKPAD Purworejo Tekankan Budaya Disiplin dan Integritas Kerja
- BPKPAD Purworejo Gelar Forum OPD dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026
- BPKPAD Purworejo Gelar Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Bagian Januari TA 2026
- BPKPAD Purworejo Hadiri Rakorwil & Katalis P2DD 2026, Perkuat Digitalisasi Transaksi Daerah
- BPKPAD Lakukan Pemantauan dan Pengawasan Transaksi Non Tunai Retribusi Pasar melalui QRIS
REFRESHMENT ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)SEMESTER I TAHUN 2025

BPKPAD Kabupaten Purworejo menghadiri acara Refreshment Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2025 lewat Zoom Meeting yang dibuka oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa, 24 Juni 2025 pukul 08.30 WIB. Acara ini dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Republik Indonesia.
Acara ini diselenggarakan dalam rangka memberi gambaran awal dalam melakukan pengisian IETPD Semester I 2025 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena telah memasuki masa pengisian IETPD Semester I 2025. Adapun periode pengisian IETPD Semester I 2025 dilakukan 1 – 20 Juli 2025 dengan cut off data per 20 Juni 2025. Kementerian Dalam Negeri berharap bahwa dengan dilaksanakannya acara ini, seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengisian IETPD Semester I Tahun 2025 dengan maksimal sehingga penilaian digitalisasi di tiap daerah dapat meningkat dan bisa tercapai 100% digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
.png)


