▴Hakordia▴
- Pengumuman Penjualan Bongkaran Gedung Kantor Kelurahan Cangkrep Kidul
- Pengelola Arsip BPKPAD Purworejo Masuk 6 Besar Lomba Pengelola Arsip Teladan Tingkat Kabupaten Tahun 2026
- RAPAT PEMAPARAN HASIL PENILAIAN TANAH UNTUK PENYERTAAN MODAL GRHA HUSADA MEDIKA
- PEMBUKAAN TABUNGAN PBB 2026 DI DESA TANGKISAN PERMUDAH WAJIB PAJAK
- Literasi Digitalisasi APBD: Pemanfaatan QRIS untuk Pembayaran Retribusi di Pasar Purworejo
- Rapat Evaluasi Pengendalian PKB dan Opsen PKB Triwulan I Tahun 2026 dan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2026
- BPKPAD Purworejo dan KPP Pratama Kebumen Perkuat Koordinasi OP4D
- Rekonsiliasi Pendapatan Daerah bagian bulan April Tahun Anggaran 2026
- APEL PAGI SEKRETARIAT BPKPAD TEKANKAN FOKUS LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAMPINGAN DESA MISKIN
- Optimalkan Penyusunan Anggaran, BPKPAD Purworejo dan BKAD Halmahera Utara Gelar Studi Komparatif
REFRESHMENT ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)SEMESTER I TAHUN 2025

BPKPAD Kabupaten Purworejo menghadiri acara Refreshment Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2025 lewat Zoom Meeting yang dibuka oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa, 24 Juni 2025 pukul 08.30 WIB. Acara ini dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Republik Indonesia.
Acara ini diselenggarakan dalam rangka memberi gambaran awal dalam melakukan pengisian IETPD Semester I 2025 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena telah memasuki masa pengisian IETPD Semester I 2025. Adapun periode pengisian IETPD Semester I 2025 dilakukan 1 – 20 Juli 2025 dengan cut off data per 20 Juni 2025. Kementerian Dalam Negeri berharap bahwa dengan dilaksanakannya acara ini, seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengisian IETPD Semester I Tahun 2025 dengan maksimal sehingga penilaian digitalisasi di tiap daerah dapat meningkat dan bisa tercapai 100% digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
.png)


