- BPKPAD Kabupaten Purworejo Laksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Bulan Mei TA 2026
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Koordinasi Kearsipan Bahas Pengelolaan Arsip dan Implementasi SRIKANDI
- Apel Pagi BPKPAD Kabupaten Purworejo Tekankan Disiplin Kinerja dan Integritas ASN
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Ikuti FGD Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026
- BPKPAD Gelar Koordinasi Penginputan Data Pertanggungjawaban APBD TA 2025
- Gadis Pantura Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kalangan ASN
- GADIS PANTURA TINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK ASN DI SMP N 5 DAN SMA N 2 PURWOREJO
- BPKPAD Purworejo Gelar Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat di Kecamatan Kemiri dan Pituruh
- Apel Pagi BPKPAD Purworejo Tekankan Tugas ASN, Core Values BerAKHLAK dan Pencegahan Gratifikasi
- Koordinasi dan Finalisasi LKPD Audited TA 2025 Kabupaten Purworejo
Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo

Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kamis, 22 Januari 2026, bertempat di Ruang Otonom Sekretariat Daerah .
Rapat evaluasi pendapatan daerah tersebut dipimpin oleh Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, S.P., M.M., dan dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja penerimaan daerah.
Dalam kegiatan evaluasi ini dipaparkan realisasi pendapatan yang telah dicapai dibandingkan dengan target pendapatan tahun anggaran 2025. Pemaparan dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bagi OPD yang belum mencapai target pendapatan, diminta untuk menyampaikan alasan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, baik yang bersifat teknis, regulatif, maupun akibat faktor eksternal lainnya. Selain itu, OPD terkait juga menyampaikan strategi serta langkah konkret yang akan dilaksanakan guna meningkatkan capaian pendapatan pada tahun anggaran berikutnya.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi forum refleksi dan perbaikan bersama, sekaligus mendorong optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan imbauan agar seluruh OPD mendukung dan mengoptimalkan transaksi non-tunai menggunakan QRIS sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem pembayaran dan peningkatan transparansi pendapatan daerah.
.png)


