▴Hakordia▴
- Arsiparis BPKPAD Kabupaten Purworejo Ikuti Pembekalan Sertifikasi SDM Kearsipan Secara Daring
- BPKPAD Purworejo Ikuti Sosialisasi Penerapan Fitur Kinerja Harian pada Layanan e-Kinerja BKN
- ASN Peduli Guyub Rukun Salurkan Beras untuk Warga Purworejo
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Sosialisasikan Pembayaran PBB Menggunakan QRIS kepada Seluruh Karyawan
- BPKPAD dan DPPPAPMD Gelar “Taksiku” di Kecamatan Kemiri untuk Percepatan Pencairan Dana Transfer Desa
- Sinergi Pelayanan Publik, Pemkab Purworejo Resmi Hibahkan Tanah untuk Kantor Imigrasi
- BPKPAD Purworejo Hadiri Rakor TP2DD Jawa Tengah, Digitalisasi Transaksi Daerah Terus Diperkuat
- Apel Pagi BPKPAD Purworejo Tekankan Budaya Disiplin dan Integritas Kerja
- BPKPAD Purworejo Gelar Forum OPD dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026
- BPKPAD Purworejo Gelar Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Bagian Januari TA 2026
BPKPAD Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHP BPK RI

Semarang – Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Kamis (18/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan BPKPAD Kabupaten Purworejo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK RI dapat ditindaklanjuti secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek teknis terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan, termasuk langkah-langkah perbaikan administrasi yang perlu dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Pembahasan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meminimalkan terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan BPK RI di masa mendatang.
.png)


