▴Hakordia▴
- BPKPAD Purworejo Gelar Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jurusita Pajak Daerah Kabupaten Purworejo
- BPKPAD Purworejo Lakukan “Jemput Bola” Pelunasan PBB-P2 di Desa Kedungbatur
- BPKPAD Purworejo Ikut Partisipasi Pembukaan Pos Pembayaran PBB-P2 di Desa Bajangrejo
- BPKPAD Purworejo Lakukan Koordinasi Pendaftaran Wajib Pajak Baru
- ZOOM MEETING SOSIALISASI RELAKSASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TAHUN 2026
- Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Championship TP2DD di Wilayah Jawa Tengah
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Intensifikasi PBB di Desa Lubang Indangan
- Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik Tahun 2026
BPKPAD Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHP BPK RI

Semarang – Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Kamis (18/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan BPKPAD Kabupaten Purworejo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK RI dapat ditindaklanjuti secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek teknis terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan, termasuk langkah-langkah perbaikan administrasi yang perlu dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Pembahasan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meminimalkan terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan BPK RI di masa mendatang.
.png)


