PURWOREJO — Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfo) menggelar Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kamis, 13 November 2025. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transformasi digital daerah sekaligus menyelaraskan implementasi SPBE dengan arah kebijakan Pemerintah Digital Nasional.

Rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan seluruh perangkat daerah ini membahas penguatan peran OPD dalam penyelenggaraan SPBE, integrasi data, penyederhanaan proses bisnis, serta percepatan layanan digital yang lebih terpadu bagi masyarakat.

Fokus Rakor: Kolaborasi, Integrasi, dan Percepatan

Dalam pemaparannya, Dinkominfo menekankan bahwa tantangan utama pemerintahan modern bukan lagi sekadar digitalisasi administrasi, melainkan membangun ekosistem digital pemerintah yang padu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Materi Transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuju Pemerintahan Digital menegaskan bahwa birokrasi harus melakukan “mindset shift” dari pola lama yang kaku menuju kultur kerja yang lincah, adaptif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut meliputi:

1. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Digital

ASN dituntut semakin melek digital, mampu beradaptasi dengan teknologi baru, serta mengutamakan pelayanan publik yang cepat dan transparan.

2. Integrasi Sistem dan Data Antar-OPD

Fragmentasi aplikasi dan tumpang-tindih sistem masih menjadi hambatan. Rakor menekankan perlunya pemetaan proses bisnis lintas sektor, penggunaan arsitektur SPBE, serta penerapan prinsip Satu Data Indonesia.

3. Kesiapan Teknologi dan Infrastruktur

Masih adanya kesenjangan jaringan dan infrastruktur dasar TIK di beberapa titik layanan pemerintah turut dibahas sebagai pekerjaan rumah yang harus ditangani bertahap.

Pembagian Peran Dalam Pemerintah Digital

Melalui materi Kolaborasi Pembagian Peran dalam Rangka Penerapan Pemerintah Digital, peserta rapat mendapatkan penjelasan lebih operasional mengenai apa yang harus dilakukan OPD dalam transformasi digital.

Beberapa peran penting yang ditekankan antara lain:

• Koordinasi internal lintas perangkat daerah agar pembangunan layanan digital tidak berjalan sendiri-sendiri.

• Pemanfaatan pusat data nasional dan cloud pemerintah untuk efisiensi dan keamanan data.

• Peningkatan kapabilitas SDM digital, termasuk literasi digital pegawai dan penguatan leadership digital.

• Penerapan keamanan siber, termasuk penguatan CSIRT dan pemenuhan standar kriptografi nasional.

• Audit TIK dan manajemen risiko digital, agar pembangunan digital berjalan aman dan terukur.

Rakor juga menyoroti pentingnya layanan digital terpadu, di mana seluruh layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik pada akhirnya akan terhubung dalam satu portal nasional.

Selaras dengan Arah Nasional

Transformasi SPBE di daerah kini mulai memasuki fase baru menuju Pemerintah Digital 2025–2045 yang menekankan keterpaduan data, digital public infrastructure, serta layanan publik yang proaktif dan personal.

Pemkab Purworejo menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital hanya dapat dicapai lewat kolaborasi, bukan kompetisi antar-unit kerja.

“Tidak ada satu aktor pun yang dapat mencapai tujuan tanpa mempengaruhi aktor lain,” demikian salah satu kutipan penting dalam materi resmi rakor, menegaskan bahwa SPBE adalah kerja bersama lintas OPD.

Komitmen Purworejo: SPBE Untuk Masyarakat

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Purworejo meneguhkan komitmen untuk mempercepat transformasi digital, memperbaiki pelayanan publik, serta memastikan setiap perangkat daerah memahami peran dan langkah yang harus dilakukan.

Dengan tata kelola yang lebih kuat, SDM yang siap, serta integrasi sistem yang semakin matang, Pemkab Purworejo menargetkan layanan pemerintah yang:

• lebih mudah diakses,

• lebih cepat,

• lebih akurat,

• dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.