- BPKPAD melaksanakan Koordinasi Penertiban Administrasi dan Sertifikasi BMD di SMK Negeri 6 Purworejo
- BPKPAD Ikuti Sosialisasi RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027
- BPKPAD Purworejo Ikuti Workshop Mengenali Potensi Risiko Keamanan Siber
- BPKPAD Purworejo Ikuti Bimtek Pendaftaran AKT 1% ASN dan Sosialisasi SP2D Paperless
- Local Government Advisory (LGA) Triwulan III Kabupaten Purworejo
- BPKPAD Terima Berkas Permohonan Pencairan Bankeu Sarpras Desa dari DPPPAPMD
- Sinergi BPKPAD, Dinkominfostasandi, dan Bank Jateng Dorong Modernisasi Keuangan Daerah Lewat SP2D Paperless
- BPKPAD Purworejo Ikuti Rekonsiliasi dan Konfirmasi Data Realisasi Tambahan DAU Tahun 2025 Secara Daring
- BPKPAD Purworejo Gelar Rakor Evaluasi Penunjukan PPTK
- BPKPAD Koordinasikan Evaluasi Program Smart City Kabupaten Purworejo
BPKPAD Purworejo Ikuti Workshop Mengenali Potensi Risiko Keamanan Siber

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo mengikuti Workshop Keamanan Siber yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut mengangkat topik “Mengenali Potensi Risiko Keamanan Siber dari Sudut Pandang dan Metodologi Bug Hunter”. Workshop berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.
Keikutsertaan BPKPAD dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya keamanan siber, khususnya dalam menghadapi berbagai potensi risiko pada sistem dan layanan digital pemerintahan.
Materi workshop disampaikan oleh Faiz Ahmad Hadi, yang memiliki latar belakang sebagai Bug Hunter, Tester, dan Security Research. Pembahasan diarahkan pada pengenalan potensi risiko keamanan siber serta sudut pandang dan metodologi yang digunakan dalam mengidentifikasi kerentanan pada sistem digital.
Bagi BPKPAD, pemahaman mengenai keamanan siber menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Penguatan literasi keamanan informasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan sistem dan data secara lebih aman serta meminimalkan potensi risiko keamanan siber.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menambah wawasan dan kesiapsiagaan perangkat daerah dalam menghadapi perkembangan ancaman keamanan siber di lingkungan pemerintahan.
.png)


