- BPKPAD mengajukan Keputusan Bupati Purworejo mengenai Penetapan Rekening Penampungan Dana Pelaksanaan Kegiatan Penemuan Kasus Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis melalui Swakelola Tipe II d
- BPKPAD Purworejo Hadiri Diseminasi Pedoman MCSP-RBS 2026
- BPKPAD Purworejo Ikuti Diseminasi MCSP-RBS KPK 2026
- BPKPAD Buka Loket Pelayanan Pajak Daerah di Pituruh Expo 2026
- Intensifikasi PBB dan Pembukaan Loket Pembayaran di Kecamatan Pituruh
- BPKPAD Ikuti Program ANRI Melayani, Bahas Fitur Terbaru Aplikasi SRIKANDI Versi 3.1
- BPKPAD Purworejo Tinjau Kondisi Sumur JIAT di Sejumlah Wilayah
- BPKPAD Hadirkan Layanan Pembayaran Pajak Daerah di Pituruh Expo 2026
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Rakor Administrator VPSO PKB Tingkat Kecamatan
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Ikuti Technical Meeting Parade Kreatif 2026
BPKPAD Gelar Desk Pembahasan Standar Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) Tahun 2026

Purworejo, 21 November 2025 — Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melaksanakan desk pembahasan Standar Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai III BPKPAD dan dihadiri oleh seluruh perencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Purworejo.
Desk kali ini memfokuskan pembahasan pada usulan SSH jasa PPPK paruh waktu dari masing-masing OPD. Beragamnya usulan dari tiap perangkat daerah membuat sesi pembahasan berlangsung cukup panjang. Beberapa OPD tercatat mengusulkan nilai SSH jasa PPPK paruh waktu yang terlalu tinggi dan bahkan melebihi alokasi anggaran belanja PPPK Tahun 2026.
Dengan kondisi tersebut, diperlukan revisi dan penyesuaian agar usulan SSH dapat selaras dengan kemampuan anggaran serta ketentuan belanja PPPK di tahun yang direncanakan. BPKPAD menegaskan bahwa standar harga harus realistis, proporsional, dan mendukung tertib penganggaran.
Sebagai tindak lanjut, BPKPAD akan menjadwalkan desk lanjutan setelah masing-masing OPD melakukan perbaikan dan menyampaikan revisi usulan sesuai arahan pembahasan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BPKPAD dalam memastikan proses penyusunan SHSBJ Tahun 2026 berjalan akurat, kredibel, serta sesuai mekanisme penganggaran daerah.
.png)


