▴Hakordia▴
- Layanan Pengembalian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa T.A. 2025
- Peningkatan Kapasitas ASN BPKPAD Jelang Akhir Tahun Anggaran 2025
- Pembahasan Usulan SSH Tahun 2026
- Pelatihan aplikasi Sistem Informasi Aset Daerah (SIAD) Purworejo oleh STPN
- BPKPAD Fasilitasi Pengecekan Fisik Kendaraan Jelang Lelang Barang Milik Daerah
- BPKPAD Purworejo Hadiri Penutupan dan Penetapan Pemenang Lelang Kendaraan Dinas di KPKNL Purwokerto
- BPKPAD Purworejo Terima Kunjungan Kerja BPKPAD Wonosobo Bahas Pengelolaan Arsip
- ASN BPKPAD Ikuti Upacara Peringatan Hari Ibu Tahun 2025
- BPKPAD Purworejo Lakukan Pembinaan Penyusunan LKPD dan Pengelolaan BMD
- BPKPAD Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHP BPK RI
BPKPAD Gelar Rapat Pembahasan Raperbup Transaksi Nontunai

Purworejo, 2 Oktober 2025 – Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Transaksi Nontunai (TNT) pada Kamis (2/10) di ruang rapat lantai II kantor BPKPAD.
Rapat dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, dipimpin langsung oleh Kepala BPKPAD, dan dihadiri oleh Sekretaris BPKPAD, Bidang Pendapatan, Bidang Perbendaharaan, Bagian Hukum Setda, serta perwakilan dari Bank Jateng.
Penyusunan Raperbup ini merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan modern. Sebagai perangkat daerah pemrakarsa, BPKPAD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa rancangan peraturan memenuhi aspek legalitas, teknis, dan administratif.
Adapun agenda yang dilaksanakan pada rapat tersebut adalah Rapat Internal Tim Panitia Penyusun untuk membahas substansi awal Raperbup TNT, sebelum tahap selanjutnya dilakukan proses harmonisasi bersama instansi terkait.
Melalui penyusunan Raperbup ini, diharapkan implementasi transaksi nontunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
.png)


