Tingkatkan Akuntabilitas, BPKPAD Purworejo dan Bank Jateng Verifikasi Berkas KKI

By Administrator 08 Mei 2026, 10:05:44 WIB Kegiatan
Tingkatkan Akuntabilitas, BPKPAD Purworejo dan Bank Jateng Verifikasi Berkas KKI

PURWOREJO – Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan akurasi dokumen keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menggelar kegiatan verifikasi berkas kelengkapan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPKPAD pada Kamis (08/05) pukul 09.00 WIB.
Acara dibuka secara resmi oleh Kasubid Kasda BPKPAD Kabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa proses verifikasi ini sangat krusial untuk memastikan setiap dokumen persyaratan KKI telah memenuhi unsur kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan sesuai aturan yang berlaku.
"Proses ini penting agar administrasi keuangan kita berjalan lebih efektif dan akuntabel. Kami ingin memastikan semua dokumen pendukung benar-benar valid sebelum melangkah ke tahap berikutnya," ujar Kasubid Kasda.
Rapat verifikasi ini melibatkan 17 Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Purworejo, Tim dari Bank Jateng, serta Bidang Perbendaharaan Daerah. Dalam pelaksanaannya, tim verifikator dari Bank Jateng bersama Sub bidang Kas Daerah melakukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. Proses pemeriksaan juga diwarnai dengan diskusi aktif dan klarifikasi dari perwakilan Perangkat Daerah terkait berkas-berkas yang memerlukan penjelasan tambahan.
Kegiatan berjalan dengan tertib dan kondusif. Berdasarkan hasil verifikasi, berkas yang dinyatakan memenuhi syarat akan segera diproses ke tahap selanjutnya. Sementara itu, bagi Perangkat Daerah yang dokumennya masih belum lengkap, diminta untuk segera melakukan perbaikan dan melengkapinya sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Kegiatan ditutup setelah seluruh agenda pemeriksaan berkas rampung dilaksanakan sesuai jadwal. Dengan adanya verifikasi ini, diharapkan implementasi KKI di Kabupaten Purworejo dapat berjalan lancar guna mendukung digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.