- BPKPAD Kabupaten Purworejo Percepat Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2026
- ASN BPKPAD Kabupaten Purworejo mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026
- Pemkab Purworejo Persiapkan Sosialisasi Optimalisasi CMS Desa
- BPKPAD Lakukan Pengawasan Pengangkutan Material Bongkaran di SMP Negeri 10 Purworejo
- BPKPAD Lakukan Pengukuran Tanah untuk Penentuan Batas SMP Negeri 28 dan SMK Negeri 6 Purworejo
- BPKPAD Monitoring Pengambilan Material Bongkaran di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 1 Purworejo
- Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Gelombang II bersama Bank Jateng
- BPKPAD Bahas Pedoman Penyusunan SHSPD untuk SSH dan SBU Tahun 2028
- BPKPAD Ikuti Bimtek SKM Online
- BPKPAD Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi pada Senin (28/9)
Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Selasa, 14 April 2026

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Selasa, 14 April 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Otonom Sekretariat Daerah (Sekda).
Rapat evaluasi ini dipimpin oleh Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, S.P., M.M., serta dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja penerimaan daerah.
Dalam evaluasi tersebut, dipaparkan realisasi pendapatan yang telah dicapai hingga triwulan I tahun 2026 dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pemaparan ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
OPD yang belum mencapai target pendapatan diminta untuk menyampaikan alasan serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, baik yang bersifat teknis, regulatif, maupun akibat faktor eksternal lainnya. Selain itu, masing-masing OPD juga memaparkan strategi dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian pendapatan.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah.
Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan imbauan kepada seluruh OPD untuk mendukung dan mengoptimalkan transaksi non-tunai menggunakan QRIS sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem pembayaran serta peningkatan transparansi pendapatan daerah.
.png)


