- Pemkab Purworejo Ikuti Refreshment ETPD Semester I Tahun 2026 untuk Perkuat Digitalisasi Transaksi Daerah
- PARTISIPASI BPKPAD DALAM ACARA PURWORIDEJO#4 \\\"NO DRUG JUST RIDING\\\" TAHUN 2026
- Sosialisasi Penandaan Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026
- Dekatkan Pelayanan, BPKPAD Purworejo Buka Loket Pembayaran dan Intensifikasi PBB di Desa Wirun
- Optimalkan Pendapatan Daerah, BPKPAD Purworejo Gelar Intensifikasi PBB di Desa Patutrejo
- Ikuti Upacara Harganas ke-33, Delegasi BPKPAD Purworejo Dukung Kampanye \\\"Ayah Wajib Hadir\\\"
- BPKPAD Purworejo Gelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2025
- BPKPAD ikuti Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1-861 Tahun 2026
- BPKPAd ikuti Bimbingan Teknis Fitur PERDANA
- Koordinasi Lanjutan Pemilihan Mitra KSP Hotel Ganesha
Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Selasa, 14 April 2026

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Selasa, 14 April 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Otonom Sekretariat Daerah (Sekda).
Rapat evaluasi ini dipimpin oleh Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, S.P., M.M., serta dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja penerimaan daerah.
Dalam evaluasi tersebut, dipaparkan realisasi pendapatan yang telah dicapai hingga triwulan I tahun 2026 dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pemaparan ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
OPD yang belum mencapai target pendapatan diminta untuk menyampaikan alasan serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, baik yang bersifat teknis, regulatif, maupun akibat faktor eksternal lainnya. Selain itu, masing-masing OPD juga memaparkan strategi dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian pendapatan.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah.
Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan imbauan kepada seluruh OPD untuk mendukung dan mengoptimalkan transaksi non-tunai menggunakan QRIS sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem pembayaran serta peningkatan transparansi pendapatan daerah.
.png)


