BPKPAD Purworejo Serahkan Laporan Realisasi DAK Nonfisik BOKB untuk Mendukung Penyaluran Tahap II

Purworejo — Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menyerahkan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang telah ditandatangani Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo. Penyerahan laporan tersebut dilaksanakan pada Jumat (28/8) di Ruang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo. L

aporan realisasi ini menjadi bagian penting dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk mendukung proses penyaluran DAK Nonfisik BOKB tahap II. Dari hasil realisasi penggunaan anggaran, penyerapan DAK Nonfisik BOKB Kabupaten Purworejo telah mencapai 35 persen. Capaian tersebut telah memenuhi persyaratan untuk proses penyaluran tahap II, sehingga kelengkapan dan penyampaian laporan realisasi menjadi langkah penting dalam memastikan proses penyaluran dapat berjalan sesuai ketentuan.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di bidang kependudukan dan keluarga berencana, khususnya pencegahan stunting serta pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Pemanfaatan anggaran tersebut diharapkan dapat terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam pencegahan stunting di Kabupaten Purworejo.

Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, melalui penandatanganan laporan realisasi tersebut menegaskan pentingnya tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer pemerintah pusat. Penyampaian laporan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menjaga kelancaran proses penyaluran serta memastikan pemanfaatan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. BPKPAD terus berkomitmen mendukung perangkat daerah dalam pemenuhan administrasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer, termasuk DAK Nonfisik, sehingga pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif, tertib, dan akuntabel.