BPKPAD Kabupaten Purworejo Hadiri Penyerahan LHP BPK, Pemkab Purworejo Raih Opini WTP ke-14

Semarang – Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut merupakan yang ke-14 kalinya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Kamis (11/6/2026). LHP diterima langsung oleh Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, S.H., didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, S.P., M.M., turut hadir bersama Kepala Bidang Akuntansi Heri Sri Yuliastuti, S.E., M.M., serta Kasubbid dan staf Bidang Akuntansi BPKPAD Kabupaten Purworejo.

Pencapaian opini WTP ke-14 ini merupakan bentuk pengakuan atas kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Purworejo menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan dan mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, koordinasi, dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKPAD Kabupaten Purworejo terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta koordinasi dengan seluruh perangkat daerah guna mempertahankan tata kelola keuangan yang baik.

Raihan opini WTP ke-14 ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.