BPKPAD Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Manajerial dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemkab Purworejo

PURWOREJO – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Manajerial dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan pada Selasa (23/6/2026) di Pendopo Kabupaten Purworejo.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, yang mewakili Bupati Purworejo, Yuli Hastuti. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah dilantik dan diambil sumpah/janjinya.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri atas 6 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 13 Jabatan Administrator, 13 Jabatan Pengawas, dan 29 Kepala Sekolah. Selain itu, juga dilaksanakan pengangkatan 14 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pengambilan sumpah/janji kepada 28 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, akuntabel, dan profesional, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Purworejo.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab serta menjadi motor penggerak di perangkat daerah masing-masing untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah menuju Purworejo yang Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif.

Wakil Bupati juga menekankan pentingnya semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan upaya mewujudkan Purworejo Berseri, seluruh ASN diharapkan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik.

Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, BPKPAD Kabupaten Purworejo mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.