▴Hakordia▴
- BPKPAD Purworejo Gelar Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jurusita Pajak Daerah Kabupaten Purworejo
- BPKPAD Purworejo Lakukan “Jemput Bola” Pelunasan PBB-P2 di Desa Kedungbatur
- BPKPAD Purworejo Ikut Partisipasi Pembukaan Pos Pembayaran PBB-P2 di Desa Bajangrejo
- BPKPAD Purworejo Lakukan Koordinasi Pendaftaran Wajib Pajak Baru
- ZOOM MEETING SOSIALISASI RELAKSASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TAHUN 2026
- Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Championship TP2DD di Wilayah Jawa Tengah
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Intensifikasi PBB di Desa Lubang Indangan
- Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik Tahun 2026
urworejo Hadiri Rakor Tindak Lanjut PKS OP4D di KPP Pratama Kebumen

Kebumen, 3 Desember 2025 – Bidang Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) yang dilaksanakan di Aula KPP Pratama Kebumen.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh BPKPD Kabupaten Kebumen serta perangkat daerah pemungut retribusi dari Kabupaten Kebumen. Kegiatan dibuka oleh jajaran KPP Pratama Kebumen yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak.
Dalam pembahasan, sejumlah agenda utama menjadi fokus, antara lain mekanisme pertukaran data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta proses penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB). Pertukaran data ini dinilai krusial untuk memastikan sinkronisasi informasi perpajakan dan memperkuat pengawasan wajib pajak di wilayah masing-masing.
PKS OP4D sendiri merupakan bentuk kerja sama strategis antara pemerintah daerah dan DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah secara lebih terukur, akuntabel, dan efisien. Melalui rakor ini, BPKPAD Kabupaten Purworejo mendorong agar tindak lanjut PKS OP4D segera diimplementasikan sehingga kinerja pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan.
.png)


