- BPKPAD mengajukan Keputusan Bupati Purworejo mengenai Penetapan Rekening Penampungan Dana Pelaksanaan Kegiatan Penemuan Kasus Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis melalui Swakelola Tipe II d
- BPKPAD Purworejo Hadiri Diseminasi Pedoman MCSP-RBS 2026
- BPKPAD Purworejo Ikuti Diseminasi MCSP-RBS KPK 2026
- BPKPAD Buka Loket Pelayanan Pajak Daerah di Pituruh Expo 2026
- Intensifikasi PBB dan Pembukaan Loket Pembayaran di Kecamatan Pituruh
- BPKPAD Ikuti Program ANRI Melayani, Bahas Fitur Terbaru Aplikasi SRIKANDI Versi 3.1
- BPKPAD Purworejo Tinjau Kondisi Sumur JIAT di Sejumlah Wilayah
- BPKPAD Hadirkan Layanan Pembayaran Pajak Daerah di Pituruh Expo 2026
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Rakor Administrator VPSO PKB Tingkat Kecamatan
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Ikuti Technical Meeting Parade Kreatif 2026
urworejo Hadiri Rakor Tindak Lanjut PKS OP4D di KPP Pratama Kebumen

Kebumen, 3 Desember 2025 – Bidang Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) yang dilaksanakan di Aula KPP Pratama Kebumen.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh BPKPD Kabupaten Kebumen serta perangkat daerah pemungut retribusi dari Kabupaten Kebumen. Kegiatan dibuka oleh jajaran KPP Pratama Kebumen yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak.
Dalam pembahasan, sejumlah agenda utama menjadi fokus, antara lain mekanisme pertukaran data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta proses penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB). Pertukaran data ini dinilai krusial untuk memastikan sinkronisasi informasi perpajakan dan memperkuat pengawasan wajib pajak di wilayah masing-masing.
PKS OP4D sendiri merupakan bentuk kerja sama strategis antara pemerintah daerah dan DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah secara lebih terukur, akuntabel, dan efisien. Melalui rakor ini, BPKPAD Kabupaten Purworejo mendorong agar tindak lanjut PKS OP4D segera diimplementasikan sehingga kinerja pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan.
.png)


