Sosialisasi Internal Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Juli 2026

Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta optimalisasi pelaksanaan transaksi belanja pemerintah melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI), Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Sosialisasi Internal Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam Katalog Elektronik pada Jumat (24/7) pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai II BPKPAD.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pemegang KKI beserta administrator KKI di lingkungan BPKPAD. Hadir sebagai narasumber yaitu perwakilan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo serta Bank Jateng. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman para pemegang KKI terkait mekanisme pelaksanaan belanja melalui Katalog Elektronik menggunakan Kartu Kredit Indonesia.

Dalam pemaparannya, narasumber dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menjelaskan tahapan penggunaan KKI pada sistem Inaproc pada metode pembayaran melalui Sistem enggunakan fasilitas KKI hingga Pengajuan Pembayaran di Luar sistem secara mandiri. Selain itu, disampaikan pula berbagai ketentuan administrasi serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Katalog Elektronik.

Selanjutnya, narasumber dari Bank Jateng Cabang Purworejo memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan Kartu Kredit Indonesia, tata cara pembayaran atas pengeluaran yang dilakukan diluar sistem inaproc, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan administrasi transaksi KKI. Pada sesi diskusi, peserta juga berkesempatan menyampaikan berbagai pertanyaan dan memperoleh penjelasan terkait kendala maupun permasalahan yang berpotensi ditemui dalam pelaksanaan transaksi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh pemegang dan administrator KKI di lingkungan BPKPAD memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan KKI dalam Katalog Elektronik, sehingga pelaksanaan belanja pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, akuntabel, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik.