▴Hakordia▴
- BPKPAD Purworejo Dorong Kepatuhan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Bendahara BOS SMA Ikuti Sosialisasi Pajak Daerah
- BPKPAD Purworejo Gelar Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jurusita Pajak Daerah Kabupaten Purworejo
- BPKPAD Purworejo Lakukan “Jemput Bola” Pelunasan PBB-P2 di Desa Kedungbatur
- BPKPAD Purworejo Ikut Partisipasi Pembukaan Pos Pembayaran PBB-P2 di Desa Bajangrejo
- BPKPAD Purworejo Lakukan Koordinasi Pendaftaran Wajib Pajak Baru
- ZOOM MEETING SOSIALISASI RELAKSASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TAHUN 2026
- Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Championship TP2DD di Wilayah Jawa Tengah
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Intensifikasi PBB di Desa Lubang Indangan
Rapat Koordinasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D)

Pada hari Kamis (6/11), bertempat di Ruang Rapat VIP BPKPAD Kab. Purworejo diadakan Rapat Koordinasi PKS OP4D antara Pemkab Purworejo dengan perwakilan KPP Pratama Kebumen.
Rapat yang dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Pajak BPKPAD Kab. Purworejo dihadiri oleh perwakilan OPD pemilik data pada PKS OP4D yaitu:
Yang diundang:
1. BPKPAD
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
7. Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu10. BKPSDM.
Dalam paparannya, Kasubbid Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah menyampaikan bahwa tujuan diadakannya rapat yaitu untuk menyelaraskan pemahaman materi yang tercantum dalam PKS OP4D serta melakukan akselerasi pemenuhan kewajiban penyampaian data ke Direktorat Jenderal Pajak.
PKS OP4D sendiri merupakan perjanjian kerja sama antara Pemda Purworejo dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditandatangani pada Maret 2025.
Dengan adanya koordinasi antara Pemda Purworejo dan DJP (melalui KPP Pratama Kebumen) diharapkan implementasi PKS OP4D dapat berjalan dengan baik sehingga pendapatan dari sektor pajak dapat lebih optimal.
.png)


