- BPKPAD Purworejo Ikuti Diseminasi MCSP-RBS KPK 2026
- BPKPAD Buka Loket Pelayanan Pajak Daerah di Pituruh Expo 2026
- Intensifikasi PBB dan Pembukaan Loket Pembayaran di Kecamatan Pituruh
- BPKPAD Ikuti Program ANRI Melayani, Bahas Fitur Terbaru Aplikasi SRIKANDI Versi 3.1
- BPKPAD Purworejo Tinjau Kondisi Sumur JIAT di Sejumlah Wilayah
- BPKPAD Hadirkan Layanan Pembayaran Pajak Daerah di Pituruh Expo 2026
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Rakor Administrator VPSO PKB Tingkat Kecamatan
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Ikuti Technical Meeting Parade Kreatif 2026
- Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Bulan Juli Tahun Anggaran 2026
- BPKPAD Ikuti Apel Pagi Gabungan dan Penyerahan Hadiah Fun Games HUT ke-81 Kemerdekaan RI
Rapat Koordinasi Penyusunan LKPD 2025 Digelar, Targetkan WTP ke-14

Purworejo – Mengawali tahun 2026, Tim Penyusun Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat koordinasi pada Jumat (2/1/2026) di Ruang Otonom Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh seluruh Tim LKPD serta Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025. Dalam arahannya, Pj. Sekretaris Daerah menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Selain itu, Pj. Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menindaklanjuti dan memperbaiki rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
Melalui komitmen dan sinergi seluruh tim penyusun, Pemerintah Kabupaten Purworejo menargetkan dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya. Penyusunan LKPD yang berkualitas diharapkan dapat mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.
.png)


