▴Hakordia▴
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Rekonsiliasi Karcis Februari 2026, Pastikan Setoran Sesuai Ketentuan
- Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Kabupaten Purworejo TA 2025
- Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo TA 2025 (Unaudited) Kepada Badan Pemeriksa Keuangan
- Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel, Pemkab Purworejo Serahkan LKPD Unaudited 2025 kepada BPK
- BPKPAD bersama Bagian Perekonomian Setda menggelar rapat pembahasan kerja sama penyertaan modal
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Hadiri Rakor Persiapan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi 2026
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Intensifikasi PBB dan Pengawasan SPPT di Desa Tlepok Wetan
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Intensifikasi PBB di Desa Maron, Dorong Kepatuhan Wajib Pajak
- Rapat Koordinasi Aplikasi e-Retribusi Jum\'at 27 Maret 2026
- Penyampaian Perpanjangan Waktu Pengumpulan Data Dukung Penilaian Creative Financing Pemerintah Daerah
RAKOR LINTAS SEKTORAL PESISIR SELATAN PURWOREJO

Badan
Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah(BPKPAD) melalui Pengelolaan
Barang Milik Daerah (PBMD) menggelar rapat koordinasi lintas sektoral terkait
identifikasi tanah negara di kawasan pesisir selatan, Selasa (13/1/2026),
bertempat di Ruang Otonom Setda Kabupaten Purworejo.
Rapat dipimpin oleh
Kepala Bidang PBMD dan Rapat dihadiri oleh Kepala BPKPAD, Pj Sekda Kabupaten
Purworejo, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Purworejo, serta sejumlah
kepala perangkat daerah dan camat wilayah pesisir selatan. Dalam rapat disampaikan
bahwa Pemkab Purworejo telah memiliki master plan pengembangan kawasan pesisir
selatan yang meliputi Kecamatan Ngombol, Purwodadi, dan Grabag.
DinPerkimtan melaporkan
bahwa sekitar 218 hektare tanah negara di kawasan tersebut telah dalam proses
sertifikasi. Pemerintah daerah juga akan memasang papan imbauan “Tanah Negara
dalam Penguasaan Pemerintah Daerah” serta melakukan koordinasi lanjutan dengan
desa – desa terkait pemanfaatan lahan.
BPN menegaskan bahwa
tujuan penertiban ini adalah agar tanah negara di pesisir selatan dapat
bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo, sekaligus memberikan
kepastian hukum dan mendukung penataan kawasan secara terencana karena
rencananya akan masuk beberapa investor pada kawasan tersebut, juga dari
Bapperida sudah ada master plan terkait kawasan pesisir selatan ini.
.png)


