▴Hakordia▴
- ASN Peduli Guyub Rukun Salurkan Beras untuk Warga Purworejo
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Sosialisasikan Pembayaran PBB Menggunakan QRIS kepada Seluruh Karyawan
- BPKPAD dan DPPPAPMD Gelar “Taksiku” di Kecamatan Kemiri untuk Percepatan Pencairan Dana Transfer Desa
- Sinergi Pelayanan Publik, Pemkab Purworejo Resmi Hibahkan Tanah untuk Kantor Imigrasi
- BPKPAD Purworejo Hadiri Rakor TP2DD Jawa Tengah, Digitalisasi Transaksi Daerah Terus Diperkuat
- Apel Pagi BPKPAD Purworejo Tekankan Budaya Disiplin dan Integritas Kerja
- BPKPAD Purworejo Gelar Forum OPD dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026
- BPKPAD Purworejo Gelar Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Bagian Januari TA 2026
- BPKPAD Purworejo Hadiri Rakorwil & Katalis P2DD 2026, Perkuat Digitalisasi Transaksi Daerah
- BPKPAD Lakukan Pemantauan dan Pengawasan Transaksi Non Tunai Retribusi Pasar melalui QRIS
Purworejo Investment and Business Forum 2025

BPKPAD Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Purworejo Investment and Business Forum 2025 di Ganesha Convention Hall pada hari Rabu dan Kamis, 21 – 22 Mei 2025. Pada kegiatan tersebut, BPKPAD Kabupaten Purworejo turut memeriahkan acara dengan membuka Booth Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Masyarakat bisa mendapatkan hadiah langsung dengan melakukan pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah dengan menggunakan QRIS selama kegiatan tersebut.
Selain memberi hadiah secara langsung, BPKPAD Kabupaten Purworejo juga memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat pentingnya melakukan pembayaran secara cashless atau non tunai di era digital ini. Selain memudahkan masyarakat karena tidak pelu membawa uang tunai setiap saat, keamanan dan jaminan uang masuk ke Pemerintah Daerah juga jauh lebih tinggi dibanding dengan melakukan pembayaran secara tunai. Dengan melakukan pembayaran menggunakan QRIS, masyarakat telah turut berkontribusi terhadap perkembangan digitalisasi di wilayah Kabupaten Purworejo sekaligus meningkatkan penilaian Kabupaten Purworejo terhadap Championship TP2DD yang setiap tahun diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
.png)


