▴Hakordia▴
- Pengumuman Penjualan Bongkaran Gedung Kantor Kelurahan Cangkrep Kidul
- Pengelola Arsip BPKPAD Purworejo Masuk 6 Besar Lomba Pengelola Arsip Teladan Tingkat Kabupaten Tahun 2026
- RAPAT PEMAPARAN HASIL PENILAIAN TANAH UNTUK PENYERTAAN MODAL GRHA HUSADA MEDIKA
- PEMBUKAAN TABUNGAN PBB 2026 DI DESA TANGKISAN PERMUDAH WAJIB PAJAK
- Literasi Digitalisasi APBD: Pemanfaatan QRIS untuk Pembayaran Retribusi di Pasar Purworejo
- Rapat Evaluasi Pengendalian PKB dan Opsen PKB Triwulan I Tahun 2026 dan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2026
- BPKPAD Purworejo dan KPP Pratama Kebumen Perkuat Koordinasi OP4D
- Rekonsiliasi Pendapatan Daerah bagian bulan April Tahun Anggaran 2026
- APEL PAGI SEKRETARIAT BPKPAD TEKANKAN FOKUS LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAMPINGAN DESA MISKIN
- Optimalkan Penyusunan Anggaran, BPKPAD Purworejo dan BKAD Halmahera Utara Gelar Studi Komparatif
Purworejo Investment and Business Forum 2025

BPKPAD Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Purworejo Investment and Business Forum 2025 di Ganesha Convention Hall pada hari Rabu dan Kamis, 21 – 22 Mei 2025. Pada kegiatan tersebut, BPKPAD Kabupaten Purworejo turut memeriahkan acara dengan membuka Booth Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Masyarakat bisa mendapatkan hadiah langsung dengan melakukan pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah dengan menggunakan QRIS selama kegiatan tersebut.
Selain memberi hadiah secara langsung, BPKPAD Kabupaten Purworejo juga memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat pentingnya melakukan pembayaran secara cashless atau non tunai di era digital ini. Selain memudahkan masyarakat karena tidak pelu membawa uang tunai setiap saat, keamanan dan jaminan uang masuk ke Pemerintah Daerah juga jauh lebih tinggi dibanding dengan melakukan pembayaran secara tunai. Dengan melakukan pembayaran menggunakan QRIS, masyarakat telah turut berkontribusi terhadap perkembangan digitalisasi di wilayah Kabupaten Purworejo sekaligus meningkatkan penilaian Kabupaten Purworejo terhadap Championship TP2DD yang setiap tahun diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
.png)


