- Pemkab Purworejo Raih Opini WTP ke-14 dari BPK
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Hadiri Penyerahan LHP BPK, Pemkab Purworejo Raih Opini WTP ke-14
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Ikuti Upacara Peringatan HUT Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas Tahun 2026
- Persiapan High Level Meeting (HLM) TP2DD Kabupaten Purworejo Bahas Strategi Percepatan Digitalisasi Transaksi Daerah
- Monitoring Samsat Budiman di BUMDes Cokroyasan dan penawaran kemitraan Samsat Budiman di KDKMP Desa Bragolan
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Laksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Bulan Mei TA 2026
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Koordinasi Kearsipan Bahas Pengelolaan Arsip dan Implementasi SRIKANDI
- Apel Pagi BPKPAD Kabupaten Purworejo Tekankan Disiplin Kinerja dan Integritas ASN
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Ikuti FGD Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026
Percepat Penyaluran Bantuan Keuangan Sarpras Desa, BPKPAD Purworejo Lakukan Pendampingan Intensif

Purworejo, 5 Desember 2025 — Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melalui Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terus mendorong percepatan realisasi Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk peningkatan sarana dan prasarana desa.
Upaya percepatan dilakukan melalui pendampingan langsung, layanan konsultasi intensif, serta monitoring berkelanjutan kepada desa-desa penerima Bankeu. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir hambatan administratif yang selama ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan proses pencairan.
BPKPAD menekankan pentingnya percepatan realisasi Bankeu agar manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, BPKPAD juga mengingatkan agar seluruh proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan tetap menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Dengan pendampingan intensif ini, diharapkan desa-desa dapat lebih optimal dalam menyelesaikan kelengkapan administrasi sehingga penyaluran bantuan keuangan dapat berjalan cepat, tepat, dan sesuai tujuan.
.png)


