▴Hakordia▴
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Rekonsiliasi Karcis Februari 2026, Pastikan Setoran Sesuai Ketentuan
- Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Kabupaten Purworejo TA 2025
- Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo TA 2025 (Unaudited) Kepada Badan Pemeriksa Keuangan
- Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel, Pemkab Purworejo Serahkan LKPD Unaudited 2025 kepada BPK
- BPKPAD bersama Bagian Perekonomian Setda menggelar rapat pembahasan kerja sama penyertaan modal
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Hadiri Rakor Persiapan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi 2026
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Intensifikasi PBB dan Pengawasan SPPT di Desa Tlepok Wetan
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Intensifikasi PBB di Desa Maron, Dorong Kepatuhan Wajib Pajak
- Rapat Koordinasi Aplikasi e-Retribusi Jum\'at 27 Maret 2026
- Penyampaian Perpanjangan Waktu Pengumpulan Data Dukung Penilaian Creative Financing Pemerintah Daerah
Pemkab Purworejo Serahkan LKPD Tahun 2025 Pra Reviu kepada Inspektorat

PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 melaksanakan penyerahan LKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Pra Reviu kepada Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 2 Februari 2026, bertempat di Ruang Otonom Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai bagian dari tahapan pemeriksaan LKPD oleh Inspektorat Daerah.
Acara penyerahan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo dan dihadiri oleh Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo, Tim Reviu LKPD Tahun Anggaran 2025, serta Tim Penyusun LKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan LKPD Pra Reviu ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, serta kepatuhan laporan keuangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Melalui pelaksanaan reviu ini diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dapat tersaji secara akurat, andal, relevan, mudah dipahami, serta dapat diperbandingkan, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
.png)


