- BPKPAD Kabupaten Purworejo Laksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Bulan Mei TA 2026
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Koordinasi Kearsipan Bahas Pengelolaan Arsip dan Implementasi SRIKANDI
- Apel Pagi BPKPAD Kabupaten Purworejo Tekankan Disiplin Kinerja dan Integritas ASN
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Ikuti FGD Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026
- BPKPAD Gelar Koordinasi Penginputan Data Pertanggungjawaban APBD TA 2025
- Gadis Pantura Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kalangan ASN
- GADIS PANTURA TINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK ASN DI SMP N 5 DAN SMA N 2 PURWOREJO
- BPKPAD Purworejo Gelar Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat di Kecamatan Kemiri dan Pituruh
- Apel Pagi BPKPAD Purworejo Tekankan Tugas ASN, Core Values BerAKHLAK dan Pencegahan Gratifikasi
- Koordinasi dan Finalisasi LKPD Audited TA 2025 Kabupaten Purworejo
Pemkab Purworejo Serahkan LKPD Tahun 2025 Pra Reviu kepada Inspektorat

PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 melaksanakan penyerahan LKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Pra Reviu kepada Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 2 Februari 2026, bertempat di Ruang Otonom Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai bagian dari tahapan pemeriksaan LKPD oleh Inspektorat Daerah.
Acara penyerahan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo dan dihadiri oleh Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo, Tim Reviu LKPD Tahun Anggaran 2025, serta Tim Penyusun LKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan LKPD Pra Reviu ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, serta kepatuhan laporan keuangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Melalui pelaksanaan reviu ini diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dapat tersaji secara akurat, andal, relevan, mudah dipahami, serta dapat diperbandingkan, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
.png)


