▴Hakordia▴
- Pembahasan Usulan SSH Tahun 2026
- Pelatihan aplikasi Sistem Informasi Aset Daerah (SIAD) Purworejo oleh STPN
- BPKPAD Fasilitasi Pengecekan Fisik Kendaraan Jelang Lelang Barang Milik Daerah
- BPKPAD Purworejo Hadiri Penutupan dan Penetapan Pemenang Lelang Kendaraan Dinas di KPKNL Purwokerto
- BPKPAD Purworejo Terima Kunjungan Kerja BPKPAD Wonosobo Bahas Pengelolaan Arsip
- ASN BPKPAD Ikuti Upacara Peringatan Hari Ibu Tahun 2025
- BPKPAD Purworejo Lakukan Pembinaan Penyusunan LKPD dan Pengelolaan BMD
- BPKPAD Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHP BPK RI
- BPKPAD Purworejo Gelar Zoom Meeting Penyelesaian Pengajuan SPM Pekerjaan Kontraktual
- BPKPAD Purworejo Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian PKB dan Opsen PKB 2025
BPKPAD Purworejo Lakukan Pengendalian dan Intensifikasi PBB di Desa Polomarto

Purworejo — Pada Jumat, 21 November 2025, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melakukan kegiatan Pengendalian dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Polomarto, Kecamatan Butuh.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya monitoring tingkat kepatuhan Wajib Pajak di desa serta memastikan bahwa pelaksanaan PBB berjalan sesuai ketentuan. Tim BPKPAD juga melakukan komunikasi langsung dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi apabila terdapat kendala atau permasalahan terkait PBB maupun distribusi SPPT.
Monitoring dan Penguatan Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengecekan terhadap progres penyetoran PBB serta memberikan pembinaan apabila ditemukan data atau permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut. Informasi dari perangkat desa turut menjadi dasar penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
Dukung Optimalisasi PAD
Melalui kegiatan pengendalian dan intensifikasi ini, BPKPAD berharap tingkat kepatuhan Wajib Pajak terus meningkat sehingga penerimaan Pajak Daerah — sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) — dapat mencapai hasil optimal.
BPKPAD berkomitmen untuk terus melakukan monitoring, pembinaan, dan intensifikasi PBB sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pajak daerah yang efektif dan akuntabel.
.png)


