- BPKPAD Hadirkan Layanan Pembayaran Pajak Daerah di Pituruh Expo 2026
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Rakor Administrator VPSO PKB Tingkat Kecamatan
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Ikuti Technical Meeting Parade Kreatif 2026
- Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Bulan Juli Tahun Anggaran 2026
- BPKPAD Ikuti Apel Pagi Gabungan dan Penyerahan Hadiah Fun Games HUT ke-81 Kemerdekaan RI
- Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester I Tahun 2026
- REKONSILIASI BENDA BERHARGA/KARCIS BULAN JUNI 2026
- BPKPAD PURWOREJO DAN BANK JATENG LAKUKAN PENYEMPURNAAN INTEGRASI BILLING CENTER UNTUK PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
- APEL PAGI ASN BPKPAD, INGATKAN PENTINGNYA MENOLAK GRATIFIKASI DAN MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA
- rapat koordinasi terkait integrasi e-BLUD antara BPKPAD, Dinas Kesehatan, Bank Jateng Cabang Purworejo, Bank Jateng Kantor Pusat, dan LPPSP
BPKPAD Purworejo Laksanakan Rekonsiliasi Piutang dan Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025

PURWOREJO – Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan terkait piutang dan pendapatan diterima dimuka. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu hingga Kamis, 21–22 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai II BPKPAD Kabupaten Purworejo.
Rekonsiliasi dihadiri oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta bendahara pengeluaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan rekonsiliasi dijadwalkan selama dua hari, dengan rincian pada Rabu, 21 Januari 2026 dilaksanakan rekonsiliasi bersama 12 OPD, dan pada Kamis, 22 Januari 2026 dilanjutkan rekonsiliasi dengan 12 OPD lainnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk mencocokkan dan memastikan kesesuaian data piutang serta pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 agar selaras dengan pencatatan dalam laporan keuangan daerah. Melalui rekonsiliasi ini, diharapkan data yang disajikan dalam LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menjadi lebih relevan, andal, serta mudah dipahami, sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
.png)


