BPKPAD Purworejo Gelar Rakor PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah

By Administrator 21 Nov 2025, 13:13:27 WIB Kegiatan
BPKPAD Purworejo Gelar Rakor PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah

Purworejo — BPKPAD Kabupaten Purworejo mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah se-Kabupaten Purworejo pada Jumat, 21 November 2025, bertempat di Ruang Arahiwang Sekretariat Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai upaya penyelarasan langkah dan pemahaman bersama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, terutama menjelang akhir Tahun Anggaran 2025.

Tiga Agenda Utama Rakor

Dalam Rakor ini, terdapat tiga agenda pokok yang menjadi fokus pembahasan, yaitu:

  1. Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan SP2D Online

  2. Sosialisasi Petunjuk dan Pelaksanaan APBD serta Perubahannya

  3. Langkah-langkah strategis menjelang akhir Tahun Anggaran 2025

Agenda ini disusun untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam penerapan regulasi terbaru serta tata cara pelaksanaan anggaran.

Pemaparan Materi oleh Narasumber BPKPAD

Rapat dibuka dengan penyampaian materi oleh Ibu Lasmini, S.E., M.Acc., dilanjutkan oleh Bapak Ngadiman, S.I.P., serta Bapak Sugeng Tri Mulyono, S.E.
Ketiga narasumber menyampaikan penjelasan teknis terkait pelaksanaan anggaran, ketertiban administrasi keuangan, hingga penguatan implementasi aplikasi SP2D Online.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif, di mana peserta Rakor diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan kendala, serta mendiskusikan solusi bersama jajaran BPKPAD.

Penyamaan Persepsi untuk Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik

Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat ketertiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyelarasan langkah antarperangkat daerah menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan APBD yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.