▴Hakordia▴
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Rekonsiliasi Karcis Februari 2026, Pastikan Setoran Sesuai Ketentuan
- Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Kabupaten Purworejo TA 2025
- Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo TA 2025 (Unaudited) Kepada Badan Pemeriksa Keuangan
- Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel, Pemkab Purworejo Serahkan LKPD Unaudited 2025 kepada BPK
- BPKPAD bersama Bagian Perekonomian Setda menggelar rapat pembahasan kerja sama penyertaan modal
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Hadiri Rakor Persiapan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi 2026
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Intensifikasi PBB dan Pengawasan SPPT di Desa Tlepok Wetan
- BPKPAD Purworejo Laksanakan Intensifikasi PBB di Desa Maron, Dorong Kepatuhan Wajib Pajak
- Rapat Koordinasi Aplikasi e-Retribusi Jum\'at 27 Maret 2026
- Penyampaian Perpanjangan Waktu Pengumpulan Data Dukung Penilaian Creative Financing Pemerintah Daerah
BPKPAD Purworejo Bahas Persiapan Kerja Sama Pemanfaatan Hotel Ganesha

Pengelolaan
Barang Milik Daerah (PBMD) pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset
Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menggelar rapat pembahasan persiapan Kerja
Sama Pemanfaatan (KSP) Hotel Ganesha, Selasa (13/1/2026), di Ruang Otonom Setda
Kabupaten Purworejo
Rapat dipimpin oleh Kepala
BPKPAD dan dihadiri oleh Kepala Bidang PBMD, Asisten II Sekda Kabupaten
Purworejo, perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, Bagian Barang dan
Jasa Setda Kabupaten Purworejo, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purworejo,
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar), serta staf PBMD.
Dalam rapat disampaikan
bahwa gedung Hotel Ganesha merupakan aset Barang Milik Daerah yang telah
selesai dibangun. Untuk mengoptimalkan pengelolaan secara profesional serta
meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Purworejo
berencana memanfaatkan aset tersebut melalui mekanisme KSP dengan pihak ketiga
selaku operator hotel.
Mekanisme KSP dipilih
agar pengelolaan hotel dapat berjalan optimal tanpa membebani APBD, sekaligus
memanfaatkan keahlian manajerial operator profesional. Pada rapat tersebut juga
dibentuk Tim KSP serta direncanakan pelaksanaan studi tiru ke Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY yang telah berhasil mengelola hotel milik
pemerintah daerah melalui mekanisme KSP.
.png)


