BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Koordinasi Pembinaan BLUD Terkait Pencatatan Kelebihan Penerimaan

urworejo – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terkait Pencatatan Kelebihan Penerimaan BLUD pada Jumat (17/7/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB hingga selesai tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 BPKPAD Kabupaten Purworejo.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya penguatan tertib pencatatan dan pelaporan keuangan bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Peserta rapat terdiri atas perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, RSUD dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo, RSUD R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo, para Kepala Bidang di lingkungan BPKPAD, serta para Kepala Subbidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo.

Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan mengenai mekanisme pencatatan kelebihan penerimaan pada BLUD agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan menghasilkan pelaporan keuangan yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai hasil rapat, seluruh peserta menyepakati penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembalian Penerimaan beserta langkah-langkah teknis pelaksanaannya yang akan disusun oleh BLUD bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Kesepakatan ini diharapkan menjadi pedoman dalam penatausahaan dan pencatatan kelebihan penerimaan BLUD sehingga tercipta keseragaman proses di seluruh unit BLUD.

Melalui rapat koordinasi ini, BPKPAD Kabupaten Purworejo berharap sinergi antara perangkat daerah dan BLUD dapat terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang andal, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel.