- Rapat Koordinasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan
- Percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital
- High Level Meeting (HLM) dengan tema “Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui Sistem Pembayaran Non Tunai
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Pembahasan Tindak Lanjut LHP Inspektorat Daerah
- Pemkab Purworejo Ikuti Refreshment ETPD Semester I Tahun 2026 untuk Perkuat Digitalisasi Transaksi Daerah
- PARTISIPASI BPKPAD DALAM ACARA PURWORIDEJO#4 \\\"NO DRUG JUST RIDING\\\" TAHUN 2026
- Sosialisasi Penandaan Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026
- Dekatkan Pelayanan, BPKPAD Purworejo Buka Loket Pembayaran dan Intensifikasi PBB di Desa Wirun
- Optimalkan Pendapatan Daerah, BPKPAD Purworejo Gelar Intensifikasi PBB di Desa Patutrejo
- Ikuti Upacara Harganas ke-33, Delegasi BPKPAD Purworejo Dukung Kampanye \\\"Ayah Wajib Hadir\\\"
BPKPAD Kab. Purworejo bersinergi dengan Satpol PP dan Damkar melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Intensifikasi PBB-P2

Pada hari Selasa (18/11/2025), Bidang Pajak Daerah BPKPAD Kab. Purworejo bersinergi dengan Satpol PP dan Damkar melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Intensifikasi PBB-P2 ke Desa Kapiteran (Kec. Kemiri), Desa Somoleter (Kec. Bruno), Desa Wero dan Desa Ngentak (Kec. Ngombol), Desa Botodaleman (Kec. Bayan), Desa Tursino (Kec. Kutoarjo), serta Desa Ngemplak dan Desa Ngaglik (Kec. Gebang).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring realisasi pembayaran Pajak Daerah, khususnya PBB-P2, yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Purworejo.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 10 November s.d. 31 Desember 2025, Pemerintah Kab. Purworejo memberlakukan program pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak daerah.
Pada kegiatan di Desa Kapiteran dan Desa Somoleter, turut hadir Kepala UPPD Kab. Purworejo yang melakukan monitoring program Sengkuyung Prioritas atas surat tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah didistribusikan ke masyarakat. Keterlibatan UPPD Kab. Purworejo pada kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk sinergi antara Pemerintah Prov. Jawa Tengah dengan Pemerintah Kab. Purworejo berkaitan dengan pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai amanah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
.png)


