BPKPAD Purworejo Lakukan Pengukuran Tanah di Empat Lokasi Strategis untuk Sertifikasi Aset Daerah

By Administrator 19 Nov 2026, 14:36:46 WIB Kegiatan
BPKPAD Purworejo Lakukan Pengukuran Tanah di Empat Lokasi Strategis untuk Sertifikasi Aset Daerah

PURWOREJO – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan pengukuran bidang tanah di empat lokasi strategis pada Rabu (18/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data fisik aset sebelum proses pendaftaran sertifikat tanah dilakukan.

Keempat titik lokasi yang menjadi sasaran pengukuran meliputi tanah sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di Kelurahan Tambakrejo, lahan SD Negeri 3 Baledono, lahan SD Negeri Plaosan, serta aset tanah milik LPPL Radio Irama FM Purworejo.

Kegiatan lapangan ini dilaksanakan melalui sinergi lintas instansi, melibatkan tim ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purworejo. Turut terjun langsung mengawal jalannya pengukuran di lapangan, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) BPKPAD Kabupaten Purworejo beserta jajaran tim ukur PBMD.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) BPKPAD Kabupaten Purworejo, Iswahyudi Panji Utomo, S.T., M.M., menegaskan bahwa verifikasi lapangan ini krusial untuk menjamin legalitas dan keamanan aset daerah di masa mendatang.

"Pengukuran ini kami lakukan untuk memperoleh data fisik yang akurat, mulai dari letak, batas-batas, hingga luas bidang tanah sebagai syarat mutlak dalam proses pendaftaran penerbitan sertifikat. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mewujudkan tertib administrasi, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo," ujar Iswahyudi Panji Utomo di sela-sela kegiatan pengukuran.

Melalui pendataan fisik yang presisi bersama BPN dan perangkat daerah terkait selaku pengguna barang, diharapkan seluruh aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat segera tersertifikasi secara menyeluruh sehingga meminimalisasi potensi sengketa lahan di kemudian hari. (AST)