BPKPAD Purworejo Hadiri Konferensi Kades se-Kecamatan Loano, Apresiasi Desa Lunas PBB-P2 Tahun 2026

By Administrator 23 Okt 2026, 10:22:40 WIB Kegiatan
BPKPAD Purworejo Hadiri Konferensi Kades se-Kecamatan Loano, Apresiasi Desa Lunas PBB-P2 Tahun 2026

LOANO – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Konferensi Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Loano yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Loano.

BPKPAD Kabupaten Purworejo diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah, Toni Hartadi, S.E., M.Ak., yang hadir untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait pengelolaan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kegiatan ini menjadi salah satu sarana koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Peran pemerintah desa dinilai penting dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan pemberian piagam penghargaan dan hadiah kepada desa-desa yang telah melunasi PBB-P2 sampai dengan jatuh tempo pada 30 September 2026. Sebanyak 11 desa di Kecamatan Loano menerima penghargaan dan hadiah atas capaian pelunasan tersebut.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada satu desa dengan kontribusi PBB-P2 terbesar se-Kecamatan Loano. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan partisipasi pemerintah desa dalam mendukung penerimaan pajak daerah.

Pemberian penghargaan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya untuk terus meningkatkan kinerja pemungutan dan pelunasan PBB-P2, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Melalui kegiatan Konferensi Kades ini, BPKPAD Kabupaten Purworejo berharap koordinasi dengan pemerintah desa semakin erat, sehingga upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Optimalisasi PBB-P2 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.