BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Sosialisasi Aspek Hukum Penanganan Piutang Pajak Daerah dan Anti Korupsi

By Administrator 13 Nov 2026, 08:56:37 WIB Kegiatan
BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Sosialisasi Aspek Hukum Penanganan Piutang Pajak Daerah dan Anti Korupsi

PURWOREJO – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur mengenai aspek hukum dalam penanganan piutang Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan sosialisasi yang melibatkan aparatur BPKPAD serta Bidang Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang mengangkat tema “Aspek Hukum Penanganan Piutang Pajak Daerah dan Anti Korupsi” tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 BPKPAD Kabupaten Purworejo dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Purworejo, yaitu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Bekti Wicahsono, S.H., M.H.

Selain sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purworejo.

Dalam pemaparan materi, narasumber dari Kejaksaan Negeri Purworejo memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam penanganan piutang pajak daerah, termasuk pentingnya pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan piutang pajak daerah memerlukan langkah-langkah yang tepat, terukur, dan berlandaskan ketentuan hukum agar dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

Selain materi penanganan piutang pajak daerah, sosialisasi anti korupsi juga menekankan pentingnya integritas, transparansi, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap peraturan dalam setiap pelaksanaan tugas. Setiap aparatur pemerintah diharapkan mampu menghindari segala bentuk penyimpangan dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi.

Melalui kegiatan ini, BPKPAD Kabupaten Purworejo berharap seluruh aparatur semakin memahami aspek hukum dalam pengelolaan dan penanganan piutang pajak daerah serta mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Dengan adanya sinergi dan pemahaman hukum yang semakin baik, BPKPAD Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. (dev)