- Apel Pagi BPKPAD Purworejo, Tekankan Penyelesaian SPJ, Pencegahan Gratifikasi, dan Pentingnya Menjaga Kesehatan
- Pemkab Purworejo Ikuti Forum Jateng Digital 2026 dan Rakorwil TPPDD Jawa Tengah, Perkuat Percepatan Digitalisasi Transaksi Daerah
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Sosialisasi Aspek Hukum Penanganan Piutang Pajak Daerah dan Anti Korupsi
- Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPKPAD Purworejo Lakukan Monitoring dan Intensifikasi Pajak Air Tanah
- BPKPAD Purworejo Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Progres Paket Pekerjaan Bantuan Keuangan Provinsi
- Sinergi Perencanaan Pembangunan, BPKPAD Purworejo Raih Penghargaan dari BPS dalam Sosialisasi Indikator Strategis
- Tingkatkan Kapasitas Pegawai, BPKPAD Purworejo Gelar Pelatihan Penulisan Berita Website
- Apel Pagi ASN BPKPAD, Jelang Penilaian Adipura, ASN Diajak Tingkatkan Kebersihan Lingkungan Perkantoran
- Rapat koordinasi pengelolaan dan penyelesaian piutang daerah eks dana bergulir Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM)
- BPKPAD Kabupaten Purworejo Mengikuti Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Tahun 2026, Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi Sawiji Purworejo
BPKPAD Kabupaten Purworejo Gelar Sosialisasi Aspek Hukum Penanganan Piutang Pajak Daerah dan Anti Korupsi

PURWOREJO – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur mengenai aspek hukum dalam penanganan piutang Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan sosialisasi yang melibatkan aparatur BPKPAD serta Bidang Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang mengangkat tema “Aspek Hukum Penanganan Piutang Pajak Daerah dan Anti Korupsi” tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026).
Kegiatan
tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 BPKPAD Kabupaten Purworejo dengan
menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Purworejo, yaitu Kepala Seksi
Perdata dan Tata Usaha Negara, Bekti Wicahsono, S.H., M.H.
Selain
sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur, kegiatan ini juga bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran serta memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam
mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purworejo.
Dalam
pemaparan materi, narasumber dari Kejaksaan Negeri Purworejo memberikan
pemahaman mengenai aspek hukum dalam penanganan piutang pajak daerah, termasuk
pentingnya pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penanganan piutang pajak daerah memerlukan
langkah-langkah yang tepat, terukur, dan berlandaskan ketentuan hukum agar
dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.
Selain
materi penanganan piutang pajak daerah, sosialisasi anti korupsi juga menekankan
pentingnya integritas, transparansi, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap
peraturan dalam setiap pelaksanaan tugas. Setiap aparatur pemerintah diharapkan
mampu menghindari segala bentuk penyimpangan dan membangun budaya kerja yang
menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi.
Melalui
kegiatan ini, BPKPAD Kabupaten Purworejo berharap seluruh aparatur semakin
memahami aspek hukum dalam pengelolaan dan penanganan piutang pajak daerah
serta mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan
pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari
praktik korupsi.
Dengan
adanya sinergi dan pemahaman hukum yang semakin baik, BPKPAD Kabupaten
Purworejo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan
daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. (dev)
.png)


