BPKPAD Purworejo Gelar Penandatanganan Pakta Komitmen Anti-Intervens

Purworejo – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menggelar penandatanganan Pakta Komitmen Anti-Intervensi dan Perdagangan Pengaruh dalam Pengadaan Barang/Jasa, Senin (17/11), bertempat di Halaman Kantor Bupati Purworejo. Kegiatan tersebut dilaksanakan berbarengan dengan apel pagi dan diikuti seluruh jajaran pegawai BPKPAD.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat integritas dan transparansi pada proses pengadaan barang dan jasa, sekaligus memastikan seluruh pihak yang terlibat memegang teguh prinsip profesionalitas dan bebas dari kepentingan tertentu.

Perkuat Integritas Pengadaan

Dalam laporan kegiatan disebutkan bahwa penandatanganan pakta komitmen ini bertujuan menegaskan sikap bersama untuk menolak segala bentuk intervensi maupun perdagangan pengaruh dalam proses pengadaan. Selain itu, budaya integritas diharapkan semakin mengakar di seluruh lingkungan BPKPAD sebagai garda terdepan pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPKPAD, Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat struktural, serta seluruh ASN di lingkungan BPKPAD turut hadir dan menandatangani dokumen komitmen tersebut.

Rangkaian Apel diikuti Penandatanganan

Apel pagi diawali dengan pengarahan singkat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta komitmen oleh seluruh pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Masing-masing pejabat menandatangani dokumen sebagai bentuk kesanggupan untuk melaksanakan tugas pengadaan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Daftar pejabat yang menandatangani dokumen komitmen antara lain Kepala BPKPAD, Sekretaris, para Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah, hingga para Kepala Subbidang terkait.

Komitmen Diawasi Secara Berkala

Usai penandatanganan, dokumen pakta komitmen tersebut akan disimpan sebagai arsip resmi dan dijadikan rujukan dalam evaluasi kinerja pengadaan. Ke depan, Inspektorat serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa akan melakukan monitoring secara berkala guna memastikan setiap pegawai yang terlibat benar-benar menjalankan komitmen bebas intervensi tersebut.

Kegiatan ini juga didukung dengan dokumentasi berupa foto dan video yang menunjukkan prosesi penandatanganan.

Dengan adanya pakta komitmen ini, BPKPAD Kabupaten Purworejo berharap tata kelola pengadaan barang/jasa semakin bersih dan berintegritas, demi mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.