Akselerasi Transformasi Birokrasi: BPKPAD Purworejo Perkuat Peran Kepegawaian dan Sinergi Pengawasan Masyarakat

By Administrator 23 Okt 2026, 10:38:32 WIB Kegiatan
Akselerasi Transformasi Birokrasi: BPKPAD Purworejo Perkuat Peran Kepegawaian dan Sinergi Pengawasan Masyarakat

PURWOREJO, 19 OKTOBER 2026 – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional. Langkah strategis ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi bertema “Penguatan Peran Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Pengelola Kepegawaian dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi” yang diselenggarakan hari ini.


Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPKPAD Purworejo untuk menyelaraskan tata kelola internal dengan tuntutan publik yang kian dinamis. Fokus utama diarahkan pada restrukturisasi fungsi pelayanan serta peningkatan kapasitas SDM kepegawaian sebagai motor penggerak perubahan.


Menghadirkan Perspektif Publik dan Pengawasan Sosial
Rapat koordinasi kali ini menghadirkan narasumber M. Arbaah Mintaraga P dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Surya Mentari Semesta. Dalam forum tersebut, ia membawakan materi berjudul “Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial dalam Mendorong Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi”. Kehadiran unsur masyarakat sipil sebagai pembicara sengaja dirancang untuk memberikan sudut pandang objektif mengenai potret pelayanan publik dari sisi eksternal pemerintah.

Dalam paparannya, M. Arbaah menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak boleh hanya bergantung pada kebijakan internal atau pembenahan administratif pemerintah semata. Keberhasilan yang substantif dan berkelanjutan justru sangat ditentukan oleh seberapa besar ruang yang diberikan bagi keterlibatan aktif masyarakat. “Birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat hanya dapat terwujud apabila ada sinergi yang kuat antara aparatur pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menata dirinya,” ujar M. Arbaah di hadapan peserta rakor. Empat Pilar Utama Transformasi Pelayanan Dalam sesi diskusi, M. Arbaah menyoroti empat poin penting yang menjadi.