SEMARAK WEBINAR BINCANG STRANAS PK | BERTAJUK INTEGRASI PENGANGGARAN DAERAH: KAPAN SIAPNYA?

Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2021, Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menyelenggarakan Webinar Bincang Stranas PK pada hari Selasa tanggal 23 November 2021. BPPKAD Kabupaten Purworejo turut hadir menyemarakkan webinar tersebut diwakili oleh Sekretaris, Agus Amin Fadillah, S.E., M.M. Kegiatan tersebut dilatar belakang oleh kondisi mendasar bahwa upaya untuk mewujudkan keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan-penganggaran atau penetapan anggaran-penatausahaan dan pelaporan di tingkat pusat, daerah dan antara pusat dan daerah telah dikawal melalui Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2019-2020 yang kemudian dilanjutkan lagi dalam Aksi PK Tahun 2021-2022. Upaya ini mendukung proses transformasi digital pemerintah yang sudah menjadi keharusan di era Revolusi 4.1. Meski banyak tantangan, proses perbaikan dan penyempurnaan harus terus dilakukan Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Aksi Integrasi Perencanaan Penganggaran Berbasis Elektronik, khususnya terkait output “Berfungsinya Integrasi di Daerah”.

Kegiatan dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Suharso Monoarfa. Dalam sambutan pengantarnya disampaikan bahwa integrasi perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah juga merupakan bagian dari Quick Win Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang harus kita capai bersama. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019, Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai suatu sistem pengelolaan informasi pembangunan, keuangan dan pemerintahan daerah yang saling terhubung. Penyempurnaan SIPD ke depan tentunya harus selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, sehingga cita-cita menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dapat terwujud. Beberapa  hal yang masih harus diperbaiki dalam penyempurnaan SIPD sebagai aplikasi umum di tingkat daerah, seperti: 1) penyelarasan regulasi dan kebijakan, 2) sinkronisasi muatan data dan informasi antar level Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; 3) proses bisnis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi di pemerintahan daerah. Penyempurnaan 4 tersebut dapat membentuk SIPD sebagai sistem yang andal dalam proses mentatausahakan seluruh tahapan pembangunan di pemerintahan daerah.

Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. sebagai narasumber menyampaikan paparan berjudul Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa penanggap dari beberapa PEMDA yaitu: Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Kepala BAPPEDA Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dan Kepala BPKAD Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Selain itu, ada penanggap dari BPKP yaitu Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (Edi Mulia) dan dari KPK yaitu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK (Pahala Nainggolan).

Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi yang jelas bahwa SIPD telah banyak digunakan oleh PEMDA di seluruh Indonesia, namun belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam semua proses bisnis yang harus dipenuhi hingga terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akibatnya, banyak PEMDA selain menggunakan SIPD juga menggunakan aplikasi lain seperti SIMDA, SIMRAL dan lain-lain untuk memback up kebutuhan yang belum dipenuhi oleh SIPD. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan GRMS yang telah terhubung dengan banyak aplikasi dari mitra kerja yang selama ini telah terjalin dengan baik. Hal itu didasari pada pemahaman bahwa integrasi itu satu data bukan berarti satu aplikasi.