KEIKUTSERTAAN KABUPATEN PURWOREJO DALAM PROGRAM JKK DAN JKM UNTUK TENAGA NON PNS PADA BPJS KETENAGAKERJAAN

Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 bertempat di Ruang Rapat BPPKAD Kabupaten Purworejo 3 Perangkat Daerah (BPPKAD, BKD dan Dinperinaker) secara bersama-sama mengikuti monitoring tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah. Kegiatan dilaksanakan melalui video conference menggunakan aplikasi zoom meeting. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Anggaran  mewakili Kepala BPPKAD mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam monitoring yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Purworejo telah menganggarkan belanja untuk mengikutsertakan tenaga Non PNS dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada RAPBD Tahun Anggaran 2022. Dari data yang dihimpun BPJS Ketenagakerjaan, masih terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan belanja untuk keperluan tersebut. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi agar dalam evaluasi atas RAPBD Tahun Anggaran 2022 untuk mencermati hal tersebut sehingga semua Kabupaten/Kota menindaklanjuti Permendagri Nomor 27 tahun 2021 dan SE Mendagri Nomor 842.2/5193/SJ. Bila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, maka No Register untuk Penetapan atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tidak akan diberikan.