BPPKAD Turut Hadir Dalam Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah
Pada hari Jum-at, 15 Maret 2019 BPPKAD Kabupaten diwakili Sekretaris (Agus Amin Fadillah, SE, MM) turut mendampingi Wakil Bupati Purworejo, Ibu Yuli Hastuti, SH hadir dalam kegiatan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Pejabat lama Bapak Hery Subowo digantikan oleh Bapak Ayub Amali. Pejabat lama menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI di Jakarta. Sebelum menjabat sebagai Kalan BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali merupakan Kepala Auditorat Utama Keuangan Negara di BPK.
Gubernur Jawa Tengah, Bapak H. Ganjar Pranowo, SH, MAP dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ayub Amali di Jawa Tengah dan terima kasih kepada Bapak Hery Subowo yang telah berkinerja baik selama berada di Jawa Tengah. Selain itu, Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini Opini WTP saja tidak cukup, harus ditingkatkan menjadi WTP yang berkualitas. setiap komponen pengelolaan keuangan negara harus terus berbenah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.
Anggota BPK V Ibu Ir, Isma Yatun, M.T. dalam sambutannya menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang lumrah di setiap lembaga, termasuk di BPK. Adanya promosi dan mutasi yang ada bertujuan agar proses pengembangan dan dinamisasi organisasi tetap dapat berlangsung dengan baik. Nantinya, diharapkan terdapat peningkatan kinerja lembaga, tentu saja dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar BPK, yakni integritas, independensi, dan profesionalisme. Pengelolaan keuangan daerah di wilayah Jateng dalam beberapa tahun ini, telah tampak adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dari 36 Pemda di Jateng. Satu indikasinya adalah opini dari Tim Temerikda BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terus membaik dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah-pemerintah daerah di Jateng pada tahun anggaran 2017 lalu, dari 36 LKPD yang ada, 32 LKPD telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan empat LKPD mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian,
